Di Depan Buruh, Jokowi Janjikan Upah Layak

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, menyatakan, jika dirinya terpilih sebagai presiden, pemerintahannya nanti akan melahirkan kebijakan politik yang berpihak pada kaum buruh dan pekerja. Kebijakan nasional, kata dia, juga harus memperkuat industri nasional. Sebab, tidak ada industri yang kuat tanpa buruh yang kuat.

"Yang paling penting ke depan adalah sebuah dialog sosial antara pemerintah pusat, daerah, dan buruh, sehingga tidak perlu lagi harus ada demo tiap ada kenaikan upah. Lebih baik dialog sosial, mencari solusi yang baik," kata Jokowi di hadapan puluhan buruh di Taman Suropati, Kamis, 1 Mei 2014. Meski tidak menyarankan melakukan demonstrasi saat peringatan Hari Buruh Internasioanl, Jokowi tetap menghormati buruh yang berdemo lantaran itu merupakan hak konstitusional dari warga.

Jokowi mengatakan yang terpenting bagi buruh adalah adanya kondisi pekerjaan yang layak, upah layak, dan hidup layak. "Saya kira golnya ke situ. Itu bisa kita lakukan kalau mau. Kita memperjuangkan kondisi industri nasional yang kuat," katanya.

Jokowi berkomitmen memperjuangkan jaminan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945, terutama jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, yang sesuai dengan perintah UU, harus di jalankan pada Juli 2015.

Jokowi juga menyatakan akan berjuang dalam penyelesaian beberapa undang-undang, yaitu UU Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah, UU Kesehatan (lex specialis: UU Keperawatan, UU Kebidanan), dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Regulasi lain yang harus direvisi adalah UU Ketenagakerjaan, UU Penyelesaian Hubungan Industrial, serta UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.