Jakarta : Pemerintah melaporkan realisasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM ) sepanjang tahun lalu membengkak atau melampaui pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Buku 2013 hingga 105,1%.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mencatat anggaran subsidi BBM sampai dengan 31 Desember 2013 mencapai sebesar Rp 210 triliun.

"Anggaran subsidi BBM per akhir tahun lalu sebesar Rp 210 triliun atau melonjak 105,1% melampaui pagu APBN-P 2013 ditargetkan sebesar Rp 199 triliun," terang dia saat Konferensi Pers Evaluasi Kinerja Realisasi APBN-P 2013 di kantornya, Jakarta, Senin (6/1/2014).

Lebih jauh Askolani menambahkan, penyebab peningkatan anggaran subsidi BBM pada tahun lalu karena depresiasi nilai tukar rupiah dan harga pembelian BBM.

"Sebenarnya ada potensi tagihan subsidi BBM mencapai Rp 240 triliun-Rp 250 triliun karena depresiasi rupiah dan harga pembelian BBM yang lebih tinggi dari perkiraan APBN-P 2013," tuturnya.

Dia mengaku, pemerintah telah menganggarkan cadangan pembayaran tagihan subsidi BBM sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2014 untuk mengantisipasi potensi tagihan ini.

"Tapi nanti akan diitung kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kepastian tagihan pembayaran subsidi BBM," ucapnya.

Meski begitu, Askolani menuturkan, realisasi volume BBM subsidi kurang dari target karena masih di bawah 47 juta kiloliter (Kl) pada 31 Desember 2013. Sementara pemerintah mematok kuota BBM subsidi sepanjang tahun lalu sebanyak 48 juta kl.

Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran subsidi BBM tersebut masuk dalam belanja subsidi energi yang mencapai Rp 355 triliun atau 102% dari pagi.

"Sedangkan anggaran subsidi listrik bisa dikendalikan dengan besaran Rp 100 triliun atau 100% dari pagu. Dan subsidi non energi terealisasi sebesar Rp 45 triliun atau 93,2% dari target," tandas Askolani.