Penyederhanaan Rupiah Tunggu Presiden Baru?

Program redenominasi atau pengurangan angka nol dalam mata uang rupiah yang diusulkan Bank Indonesia (BI) hingga saat ini masih tertahan di DPR RI.

Namun mesti program tersebut tak kunjung dilakukan pembahasan oleh otoritas parlemen, para ekonom menilai pemerintah untuk tidak melupakan program tersebut. Selain itu, sosialisasi juga diimbau untuk mulai dilakukan sekarang agar dapat memberikan kejelasan di masyarakat.

"Tentunya sosialisasi bisa dilakukan mulai sekarang. Misalnya ya sosialisasi bahwa redenominasi ini hanya simplifikasi saja bukan pengurangan nilai," ungkap pengamat ekonomi Fauzi Ichsan, yang juga menjabat sebagai Managing Director Bank Standard Charted saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Fauzi sendiri memperkirakan panitia kerja (panja) yang sudah dibentuk DPR RI untuk program redenominasi ini mulai bekerja kembali usai pelaksanaan pemilu 2014.

"Kelihatannya menunggu setelah pemerintahan baru terbentuk, jadi kalau misalnya direalisasikan sebelum pemerintah baru terbentuk, atau di saat proses pemilu kami khawatirkan bisa di politisasi," tegasnya.

Pelaksanaan redenominasi juga memang belum dapat dilakukan dalam jangka pendek ini. Hal itu mengingat kondisi ekonomi Indonesia belum stabil.

Selain itu, kondisi ekonomi global yang tertekan yang menyebabkan beberapa negara berkembang melakukan revisi terhadap pertumbuhan ekonominya juga mengakibatkan pelemahan nilai tukar mata uangnya seperti rupiah.

"Redenominasi itu idealnya saat kurs dolar terhadap rupiah stabil, atau rupiah menguat, karena kalau dilakukan saat rupiah melemah bisa dikhawatirkan dapat memicu kepanikan," pungkas Fauzi.