KPK Sebut Setya Novanto Berpotensi Bermasalah dengan Hukum

Partai Golkar mengaku tidak mempermasalahkan rekam jejak Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto saat diusullkan menjadi Ketua DPR.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin, mengatakan urusan politik tidak mencampuri urusan hukum. Ade mengaku bersyukur agenda politik mereka berjalan dengan lancar.

"Kita sudah selesai soal itu. Bahwa Partai Golkar mengajukan dan tadi malam sudah terpilih. Alhamdulilah. Semua agenda politik berjalan baik. Jadi tidak ada perdebatan apapun di Golkar soal itu karena di Golkar beda," ujar Ade ketika ditemui di DPR RI, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Sekadar informasi, Setya sering bolak-balik ke KPK untuk dimintai keterangannya. Sebut saja soal kasus dugaan korupsi Pekan Olah raga Nasional di Riau dan KPK pernah menggeledah ruang kerja Setya untuk kasus sama.

Selain itu, Setya juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang menjerat Akil Mochtar.

"Kalau di Golkar itu urusan hukum kita serahkan ke aparat penegak hukum. Bukan urusan kita. Kita ini partai politik, kita ingin ada pemberantasan korupsi misalnya. Itu Golkar punya keinginan. Itu diserahkan kepada aparat penegak hukum. Bukan urusan kita. Politik jangan mencampuri hukum. Hukum jangan campuri politik. Harus terpisah itu," tukas Ade.